Bagi WNI yang akan berkunjung ke Perancis selain memiliki paspor dan visa, maka diwajibkan untuk membawa dan memperlihatkan (apabila diminta petugas imigrasi) dokumen-dokumen sebagai berikut: - Tujuan tinggal di Perancis (untuk wisata: reservasi hotel, dokumen dari biro perjalanan; untuk kunjungan professional: surat dari perusahaan, undangan dari organisasi Perancis atau perusahaaan pengundang Perancis; untuk kunjungan pribadi: “attestation d’acceuil” (keterangan domisili yang diperoleh oleh pihak pengundang dari mairie/walikota di Perancis); - Biaya Hidup: uang tunai, cek wisata, kartu kredit internasional yang masih berlaku; dan - Tiket Pulang sebagai jaminan kembali ke Indonesia.
HIMBAUAN KEPADA WNI YANG AKAN BERKUNJUNG KE PARIS / PERANCIS, agar selalu waspada dan memastikan keamanan pribadi maupun barang-barang yang dimiliki pada setiap kesempatan, baik di tempat tinggal/penginapan, transportasi umum dan obyek wisata maupun tempat-tempat umum lainnya. Untuk itu setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri sangat diharapkan untuk melaporkan keberadaan dirinya kepada Perwakilan RI setempat apabila akan tinggal lebih dari 5 (lima) hari di negara yang dikunjungi. Jika terjadi kehilangan agar segera melapor ke pos polisi terdekat dan menghubungi KBRI Paris (24 jam).
Sehubungan dengan insiden di indonesia pada hari ini, 14 Januari 2016, Masyarakat indonesia di Prancis dimohon untuk tingkatkan Kewaspadaan dan saling berkoordinasi apabila ada hal2 yg mencurigakan. Jaga keamanan diri, lingkungan kerja masing2 dan keluarga. Apabila ada hal-hal penting mengenai keamanan WNI di Prancis, dapat menghubungi hotline KBRI Paris 0621122109.
Tourisme
Latest News
Connexion
Recherche
Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian di Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengkajian Strategis antara Lemhannas dan IHEDN
| 
| 
Pada hari Rabu, 16 Desember 2015, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. bersama dengan Direktur Institut Des Hautes Etudes de Defense Nationale (IHEDN) Prancis, Letnan Jenderal Bernard de Courreges d’Ustou, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengkajian Strategis. Penandatangan kesepakatan kerjasama yang disaksikan oleh Duta Besar RI Dr. Hotmangaradja Pandjaitan menandai peningkatan hubungan bilateral di bidang kerjasama politik dan pertahanan keamanan dalam kerangka kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis.
Gubernur Lemhannas mengharapkan dengan kesepakatan ini maka kerjasama antara kedua lembaga khususnya di bidang pendidikan, pelatihan dan pengkajian strategis dapat meningkat lebih pesat di masa mendatang.
Kesepakatan yang ditandatangani setelah acara Seminar Bilateral ke-3 antara Lemhannas dan IHEDN ini akan segera diimplementasikan antara lain dalam bentuk fasilitasi pelatihan bagi tenaga pengajar dan pengkaji; pertukaran staf akademik, pengajar, pengkaji dan pembicara tamu; akses timbal balik ke perpustakaan dan fasilitasi publikasi kajian strategis; partisipasi pada konferensi, lokakarya, simposium, kursus dan pelatihan untuk kepentingan bersama antara kedua lembaga tersebut. Selain itu untuk kemudahan mekanisme kerjasama, kedua lembaga akan menunjuk wakil untuk duduk pada kelompok kerja bersama yang akan merumuskan, melaksanakan dan memonitor program, proyek atau kegiatan yang akan diselenggarakan dalam kerangka kesepakatan kerjasama ini.
Kesepakatan ini juga memperdalam kerjasama antara Lemhannas dan IHEDN yang sejak 2013 telah menyelenggarakan seminar bilateral tahunan secara bergantian di Indonesia dan Prancis. Melalui seminar bilateral ini, kedua lembaga saling bertukar pandangan dan membahas berbagai isu yang relevan untuk kepentingan bersama dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Prancis khususnya di bidang kajian politik, stabilitas keamanan kawasan dan pengembangan kemampuan industri pertahanan strategis yang menunjang pertahanan dan keamanan nasional kedua negara.
Lemhannas adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang berdiri sejak 20 Mei 1965 dan memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Sejak 2006, jabatan Gubernur Lemhannas disejajarkan dengan jabatan Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.
IHEDN adalah lembaga pemerintah non kementerian Prancis yang berdiri sejak 1948 dengan tugas utama melakukan pendidikan dan pengkajian di bidang pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri.
Paris, 16 Desember 2015
KBRI Paris
